![](https://i2.wp.com/beritakalteng.com/wp-content/uploads/2022/11/IMG_20221003_104946.jpg?resize=453%2C250&ssl=1)
BERITAKALTENG.com – KASONGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan sepakat terhadap pandangan fraksi partai Golkar bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun anggaran 2023 merupakan salah satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas untuk dibahas kembali.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, Wakil Bupati Katingan Sunardi N.T Litang mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada fraksi Golkar atas penyampaian pandangan fraksi sebelumnya pada rapat Paripurna DPRD Ke- 9 tahun sidang 2022.
“Karena ini sangat penting dan krusial serta membutuhkan perhatian DPRD dan Pemerintah Daerah. Ini juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan visi – misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Katingan,” jelas Sunardi N.T Litang saat membacakan pidato Bupati Katingan tentang jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap pidato pengantar nota keuangan Raperda tentang Rancangan (APBD) tahun anggaran 2023, pada rapat Paripurna ke-10, Selasa 25 Oktober 2022.
Terkait dengan media resmi untuk pemberitaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara cepat, akurat dan terpercaya. Sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah informasi – informasi yang akurat dan terhindar dari informasi hoax yang menyesatkan dari pandangan fraksi Golkar?.
Sunardi N.T Litang menjelaskan pada dasarnya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan berdasarkan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan kongret bidang komunikasi dan informatika, dengan pengelolaan media komunikasi publik milik Pemerintah kabupaten katingan.
Lanjutnya, Pemerintah Daerah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada fraksi Partai Glkar yang secara umum dapat menerima nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2023 untuk dibahas lebihlanjut pada rapat gabungan komisi DPRD bersama dengan pemerintah daerah.
“Namun, dengan beberapa pandangan diantaranya yaitu prioritas ke 8 (delapan) tentang pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah. Hal ini tentunya sudah jelas sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pandangan fraksi PDI Perjuangan,” pungkasnya.
(AS)