Program Mengatasi Musibah Banjir Harus Ditangani Serius Pemerintah Daerah

 

BERITAKALTENG.com – KASONGAN – Fraksi Partai PKB DPRD Kabupaten Katingan mengomentari prioritas pembangunan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2023, diantaranya adalah terkait dengan perkembangan Desa dan Pemberdayaan Masyarakatnya.

Pasalnya, sejak tahun 2017 sampai sekarang pemerintah desa selalu mendapatkan dana dari Pemerintah Pusat di khususnya Kabupaten Katingan untuk 163 Desa dengan dana sebesar Rp 200 miliar lebih dan tahun 20223 naik menjadi Rp 246 miliar lebih.

Demikian, disampaikan Anggota DPRD Katingan, Aldy. A, saat menyampaikan pemandangan fraksi Partai PKB terhadap Pidato Bupati Katingan tentang pengantar Nota Keuangan dan Rancangan APBD tahun anggaran 2023, di ruang Paripurna DPRD Katingan, Selasa 18 Oktober 2022.

Menurutnya, Dana tersebut tentunya dengan harapan dapat mengurangi masyarakat yang miskin dan pengangguran di desa yang bersangkutan, sehingga ini menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Katingan.

“Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kondisi desa-desa kita di Kabupaten Katingan saat ini secara umum belum menunjukan kemajuan walaupun sudah mendapat dana yang memadai. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi kita semuanya, karena itu kami menyarankan pemerintah daerah harus secara serius meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan yang efektif oleh Camat dan Inspektorat,” jelas Aldy.

Kemudian, terkait prioritas pengelolaan di bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim ?.

Fraksi Partai PKB menegaskan untuk mewujudkan hal tersebut harus dibuatkan berbagai program kegiatan seperti jangka pendek yaitu melanjutkan program mengatasi bencana banjir yang kini sedang berlangsung dan juga pasca banjir agar ditangani secara serius dengan anggaran yang memadai nilainya. Kemudian, pada Jangka Panjang yaitu agar dipikirkan berbagai kebijakan masalah lingkungan.

“Diantaranya, meningkatkan penertiban penebangan liar perambah hutan dan memelihara hutan-hutan lindung. Menghentikan pemberian izin tambahan luasan bagi perusahaan besar sawit yang sudah ada, dan mulai memikirkan penanaman hutan kembali pada lahan-lahan tertentu yang gundul agar bisa menahan air hujan sementara mengalir ke sungai tidak secara serentak,” tegasnya.

Kemudian, Pemerintah juga harus memprogramkan pengerukan sungai Katingan yang sudah dangkal pada tempat-tempat tertentu dan pengerukan sungai-sungai kecil cabang sungai Katingan karena pendangkalan. Dengan bersihnya danau dan sungai kecil akan memberikan kesempatan ikan-ikan dapat berkembang biak dan dapat menjadi sumber pendapatan dan penghasilan masyarakat desa sekitarnya.

“Pemerintah daerah tentunya juga harus memikirkan bagaimana merelokasi desa-desa yang selalu terendam musibah banjir berbulan-bulan ke wilayah dataran tinggi, terutama di berbagai desa-desa di wilayah Kecamatan Tasik Payawan dan Kamipang,” pungkasnya.

(AS)