Insfrastrukur Jalan Dan Jembatan “Seharusnya” Sudah Dirasakan Masyarakat

B

 

BERITAKALTENG.com – KASONGAN – Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Katingan tahun 2023 sedikitnya ada 11 poin yaitu Meningkatkan penerapan reformasi, meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah, menguatkan ekonomi lokal beebasis pertanian, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan mengacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya.

Kemudian, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah, peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman. Terakhir yaitu mengembangkan dan melestarikan budaya lokal.

“Semua prioritas pembangunan Kabupaten Katingan tersebut memang merupakan yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh masyarakat, sehingga memang harus dapat tertuang di dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini,” jelas Toni Yosepta, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Katingan terhadap Pidato Bupati Katingan pengantar Nota Keuangan atas Rancangan APBD tahun anggaran 2023, pada rapat Paripurna ke-9, Selasa 18 Oktober 2022.

Dari 11 poin tersebut Fraksi Partai Golkar menyoroti program prioritas yang ke 8 yaitu pelayanan insfratruktur yang menjangkau seluruh wilayah, karena sampai saat ini hal tersebut masih sangat jauh dari yang seharusnya sudah dirasakan oleh masyarakat di bagian utara serta beberapa dibagian tengah, seperti jalan tembus ke Desa Tumbang Tungku Geragu ke jalan poros.

Demikian juga dengan beberapa prioritas pembangunan yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan berkualitas dan terjangkau, bidang penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian, kemandirian masyarakat dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta penanganan bencana banjir secara sistematis dan terstruktur.

“Kami dari Fraksi Partai Golkar secara umum ingin meminta gambaran dari pemerintah daerah mengenai strategi pembangunan yang akan dilaksanakan agar apa-apa yang menjadi prioritas pembangunan yang diwujudkan. Tentu hal ini sangat berhubungan dengan sisa prioritas pemerintah mengingat sekarang tahun anggaran 2023 merupakan tahun anggaran terakhir,” tegas Toni Yosepta.

Lanjutnya, bahwa Fraksi Partai Golkar menginginkan segala bentuk informasi pembangunan dan hal-hal yang penting dapat diberitakan dan disebarkan secara luas kepada masyarakat secara cepat, akurat dan terpercaya baik itu melewati media resmi pemerintah daerah maupun media-media yang sudah tersedia. Sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah informasi yang akurat dan terhindar dari informasi Hoax yang menyesatkan.

“Terkait Raperda Tentang APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2023, Fraksi Partai Golkar memilih untuk setuju untuk dibahas pada rapat Gabungan komisi DPRD bersama dengan Pemerintah Daerag sesuai dengan mekanisme yang berlalu,” pungkasnya.

(AS)