BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BERITAKALTENG.com – PALANGKA RAYA – Ratusan masa aksi dari Cipayung Plus beserta sejumlah OKP dan Ormas di wilayah Kota Palangka Raya menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kalteng, Jalan S Parman Kota Palangka Raya, Senin (11/4/2022) pagi.
Sebanyak tujuh poin tuntutan yang disuarakan pengunjuk rasa, yaitu meminta kepada DPRD Kalteng untuk menyampaikan sikap dan menolak, terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode kepada pemerintah pusat, DPR RI dan MPR RI.
Kedua, meminta kepada DPRD Kalteng untuk mendesak pemerintah daerah agar bisa mengusut tuntas terkait kelangkaan minyak goreng dan sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya; Ketiga, meminta DPR RI agar menyampaikan kepada Menteri ESDM untuk menurunkan harga serta memberikan subsidi terhadap BBM kepada masyarakat Indonesia.
Keempat, meminta kepada Anggota DPR RI Dapil Kalteng terhadap janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden; Kelima, menolak kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan PPN 11%; Keenam, meminta seraya mendesak DPR RI agar dapat segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA); serta Ketujuh, meminta dan mendesak kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan konflik Agraria di Kalimantan Tengah.
Aksi damai berjalan dengan tertib dan aman, di bawah layanan pengamanan dari personel gabungan TNI-Polri yang mengawal dari awal sampai berakhirnya aksi tersebut.
Selain itu, pihak masa aksi juga diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, SP didampingi sejumlah unsur pimpinan komisi dan anggota DPRD Kalteng lainnya.
Dihadapan para peserta aksi damai, Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno menyampaikan apresiasi atas aksi damai hari ini.
“Saya sangat mengapresiasi kawan-kawan peserta aksi hari ini yang rata-ratanya merupakan mahasiswa, karena telah peduli terhadap kondisi dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Aksi serupa, sebenarnya tidak hanya dilakukan di wilayah Kalimantan Tengah saja, namun ini juga hampir di seluruh daerah di Indonesia melakukan aksi serupa,” ujarnya.
Lanjut Wiyatno mengatakan terkait aspirasi yang disampaikan hari ini akan sesegera mungkin disampaikan ke pihak kementerian terkait, termasuk pula ke DPR RI di Jakarta.
“Sebagaimana disampaikan oleh Presiden, pernyataan-pernyataan terkait wacana penundaan Pemilu, itu datang dari pihak yang ingin ‘mencari muka’, bahkan Presiden juga telah menegaskan, baik itu melalui berbagai media maupun media sosial untuk menyetop membicarakan perpanjangan dan 3 periode,”ujarnya.
Selanjutnya, secara khusus dihadapan para awak media Wiyatno juga menegaskan bahwa aksi demo hari ini sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah Kalimantan Tengah saja, tapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan agenda dan aspirasi yang hampir sama, diantaranya terkait kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM, serta yang lebih pentingnya lagi terkait wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa periode presiden.
“Saya pribadi atas nama partai PDI-P, baik itu di Kalimantan Tengah maupun di pusat, juga tidak setuju dengan adanya wacana penundaan Pemilu. Jadi, bahasa kita adalah sama, yakni menolak wacana penundaan Pemilu.” tandasnya. (YS/arl)