BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BERITAKALTENG.com – SAMPIT – Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim), ada enam kecamatan yang dilanda banjir yaitu Tualan Hulu, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, H. Hairis Salamad meminta pemerintah daerah cepat tanggap untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir. Ketinggian air bervariasi mulai 60 centimeter hingga hampir dua meter. Kondisi yang terjadi empat hari terakhir ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, bahkan puluhan rumah warga mulai terendam.
“Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi pengalaman. Jangan sampai terlambat menyalurkan bantuan, Kasihan masyarakat yang terdampak akan banjir. Komunikasi dan koordinasi harus dilakukan dengan cepat baik pemerintah desa, kecamatan maupun Kabupaten,” kata Hairis, Senin (15/11/2021).
Dirinya juga mengingatkan pemerintah daerah agar jangan sampai pengiriman bantuan untuk korban banjir kembali terlambat, karena warga sangat membutuhkan bantuan tersebut, pihaknya gencar menyoroti masalah ini karena saat banjir beberapa waktu lalu dia mendapat laporan bantuan dari pemerintah dinilai lamban sampai kepada korban banjir.
“Masalah ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, karena daerah ini termasuk rawan bencana, khususnya banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi, dan anggaran untuk penanganannya juga harus selalu tersedia, khususnya untuk membantu korban banjir agar tidak sampai kelaparan,” ujar Hairis.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta pihak Perusahaan Besar Swasta yang berada di wilayah desa yang terjadi banjir untuk membantu masyarakat disana baik berupa bantuan makanan maupun lainnya, melalui program corporate social responsibility (CSR).
“Kami minta pihak perkebunan kelapa sawit yang beroperasi diwilayah desa yang terjadi banjir untuk membantu mereka baik berupa makan, pakaian, obat-obatan ataupun yang lainnya, kerena mereka sangat membutuhkan,” ucap Hairis.
Dirinya juga mengapresiasi kebijakan pemerintah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dari Rp1 miliar menjadi Rp 5 miliar sehingga diharapkan tidak ada kendala lagi dalam penyaluran bantuan untuk korban banjir.
“Kami juga meminta koordinasi pemerintah kecamatan dan desa dengan BPBD harus ditingkatkan supaya penanganan korban banjir bisa dilakukan dengan cepat. Data yang dikirim juga harus akurat dan dipercepat supaya bantuan juga cepat disalurkan,” tutupnya. (arl)