Dewan Kalteng Ini Dorong Target PAD Rp.200 Miliar Per Tahun Dapat Tercapai

Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Koordinasi dan komunikasi yang dibangun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam upaya mewujutkan peningkatan dan pembangunan sejumlah pelabuhan termasuk rel kereta api patut mendapat apresiasi.

Seperti yang disampaikan oleh Anggota Komisi I membidangi pemerintahan, hukum dan keuangan DPRD Kalteng H.Sugiyarto memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalteng, khususnya kepada Gubernur H.Sugianto Sabran.

“Kami memberikan apresiasi pemprov dalam hal ini gubernur bersama jajarannya yang aktif melakukan kordinasi dan berkomunikasi dengan pusat dalam upaya mewujutkan peningkatan dan pembangunan sejumlah pelabuhan termasuk rel kereta api,”ucap Sugiyarto, Selasa (02/11/2021)

Legislator Fraksi Gerindra DPRD Kalteng ini juga tetap menyarankan agar eksekutif juga harus membuat perhitungan yang sangat jelas dan tepat.

Mewujutkan itu semua lanjutnya menjelaskan, perlu terobosan loby-loby ke pemerintah pusat agar mendapat kucuran dana APBN yang lebih besar. Mengingat APBD Kalteng masih kecil yakni sekitar kurang lebih Rp4,7 triliun atau masih di bawah Rp 5 triliun. Jauh dibandingkan beberapa provinsi lain di pulau Jawa.

Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng III Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini juga menilai bahwa pembangunan rel kereta api dan pelabuhan membutuhkan dana yang sangat besar, karena itu harus di dukung dana APBN.

Oleh karena itu mantan Wakil Bupati Lamandau ini juga mendorong eksekutif juga membuat aturan yang jelas soal sisi pendapat dan belanja daerah.

“Berkaitan dengan upaya meningkatkan PAD, pihak eksekutif diharapkan juga membuat aturan yang jelas soal sisi pendapat dan belanja daerah. Agar perusahaan wajib pajak harus dan wajib taat pajak,”katanya lebih dalam.

Dirinya juga mendorong agar target Rp200 miliar pendapatan asli daerah (PAD) pertahun bisa tercapai. Sehingga APBD Kalteng bisa terus naik mencapai Rp 5-7 triliun. Sebab idealnya untuk menopang rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kedepan idealnya butuh dana minimal Rp7 triliun.

Dikatakan dengan APBD Kalteng yang masih di bawah Rp 5 triliun dengan luasnya wilayah tiga setengah kali pulau jawa, maka rencana pembangunan yang ada akan berjalan lambat.

“Karena itu memang di butuhkan loby ke pusat agar kucuran APBN lebih besar lagi. Disamping mengoptimalkan setiap potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak,” tutupnya.(a2)