BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (FEB UPR), Dr Miar P Bakar SE MSi mengungkapkan beberapa hasil kajian terkait penerapan New Normal dalam Ekonomi Kerakyatan.
Dikatakan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) cabang Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ini, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng, yang mencatat angka pertumbuhan ekonomi, pada triwulan I Tahun 2020 tumbuh sebesar 2,95 persen (yoy), melambat jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019 yang tumbuh 6,02 persen.
Menurut Dr Miar, pertumbuhan ekonomi Kalteng ke arah positif tersebut tercatat di 7 (tujuh) sektor, yakni tertinggi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 24,65 persen, pengadaan listrik dan gas yakni sebesar 7,93 persen, Jasa Keuangan sebesar 2,85 persen.
Kemudian, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,51 persen, Jasa Pendidikan 0,87 persen, Pengadaan air 0,40 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran 0,31 persen.
Sedangkan untuk sektor lainnya, yang mengalami pertumbuhan ke arah negatif ada di 10 sektor, yakni meliputi penyediaan akomodasi dan makan minum -0,80 persen, Informasi dan Komunikasi -2,64 persen, Real Estate -2,80 persen, Transportasi dan Pergudangan -3,55 persen.
Pertanian Kehutanan dan Perikanan -4,30 persen, Jasa Lainnya -6,87 persen, Jasa Perusahaan -7,47 persen, Industri Pengolahan -9,15 persen, Administrasi Pemerintahan -12,77 persen, serta yang terbesar yakni di Konstruksi -15,10 persen.
Lanjutnya menerangkan bahwa new normal, bila berdasarkan penjelasan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmita menyebutkan, new normal adalah perubahan perilaku, untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Ia juga mengatakan, pada prinsipnya, new normal ialah bisa menyesuaikan dengan pola hidup.
“Bila saya membaca, pernyataan yang disampaikan oleh bapak Prof Wiku, yang menyebutkan bahwa Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus kedepannya, sampai ditemukannya vaksin COVID-19,” Terangnya, Senin (15/6/2020).
Sambungnya, konsep pola hidup normal baru yang ditekankan WHO, dimana menurut Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus salah satu yang diperhatikan dalam kehidupan normal baru, adalah mendidik, melibatkan dan memberdayakan masyarakatnya, untuk hidup di bawah new normal.
Istilah ‘New Normal’ pertama kali digunakan oleh Roger McNamee seorang investor, yang mengulas dalam sebuah artikel oleh Polly LaBarre berjudul The New Normal di majalah Fast Company pada 30 April 2003 lalu.
“New Normal adalah suatu waktu ketika kemungkinan besar Anda bersedia bermain, dengan aturan baru, untuk jangka panjang. Dalam New Normal, lebih penting untuk melakukan hal-hal yang benar, dibanding menyerah pada tirani urgensi. Jadi, mau tidak mau suka atau tidak suka, kita pasti akan dan harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja pada era new normal,” Ungkapnya.
Selanjutnya, sebagaimana diketahui bersama, pemerintah saat ini juga menganjurkan, agar masyarakat bisa menerapkan new normal, pada seluruh sendi-sendi kehidupan, terlebih pada sektor perekonomiannya.
Yang menjadi pertanyaan besar, Sampai Kapan Pola Kehidupan Baru ini dijalankan?, Bagaimana mempersiapkan pelaku Ekonomi Kerakyatan menghadapi new normal?, Kehidupan Baru dan Pola Interaksi itu Bagaimana?.
Karena, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku mengatakan bahwa akan dilakukan hingga vaksin virus ini bisa ditemukan. Dan, sejumlah pakar juga menyebutkan, vaksin itu ditemukan, paling cepat pada tahun 2021 mendatang.
Mencoba menjawab pertanyaan Bagaimana mempersiapkan pelaku Ekonomi Kerakyatan menghadapi new normal?, Dr Miar menjelaskan, new normal dikonsepsikan sebagai suatu kondisi baru yang lebih baik, sehingga diperlukan by plan (direncanakan berbasis kebijakan dan adaptasi tertentu) serta memberi perlindungan kesehatan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Lalu, memperketat pengawasan dan pengamanan ditempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang, seperti mal, pasar, dan terminal. Pastikan dan mantapkan 3 (tiga) level, yakni level kebijakan, koordinasi antar lembaga dan level operasionalnya.
Selain itu, Ia juga menyarankan, agar pihak terkait juga bisa mempersiapkan agenda dan strategi pengembangan, dalam rangka ‘Economic Recovery Based on Community Empowerment’ atau Pemulihan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
Yakni, untuk agenda pengembangan ekonomi, meliputi pengembangan akses kepada sumber daya ekonomi, penataan kelembagaan, pengembangan kapasitas, reorientasi pendidikan, serta atasi hambatan ekonomi.
Setelah itu, untuk strategi pengembangan ekonomi, diantaranya melakukan modifikasi terhadap sikap dan perilaku, dengan pendidikan dan aksi lainnya. Kemudian, mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan organisasi formal. Serta, melakukan reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat.
Dan yang terakhir, Dr Miar juga menawarkan konsep skema pemulihan kepada pemerintah setempat, agar bisa mempersiapkan skema pemulihan, yakni diantaranya adanya Bantuan Sosial (Bansos) untuk UMKM kategori miskin dan rentan terdampak COVID-19.
Memberikan kemudahan dan keringanan, kepada UMKM tentang perpajakan, untuk omzet tertentu per tahunnya. Melakukan relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM, dalam bentuk penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi penerima kredit, mengoptimalkan digitalisasi bagi UMKM untuk melahirkan new UMKM yang berbasis digital.
Perluasan pembiayaan bagi UMKM, berupa stimulus bantuan modal kerja, bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak COVID-19. Serta, bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha.
Kemudian dalam menghadapi new normal saatnya kita membangun perekonomian dari daerah, termasuk menciptakan inovasi-inovasi dalam berbagai sektor ekonomi serta membangun kekuatan ekonomi kreatif.(YS/a2)