BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA -Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dijanjikan kementrian Sosial Republik Indonesia sudah memasuki tahap akhir untuk segera disalurkan kepada warga Kota Palangka Raya yang sudah terdata dan yang terkena dampak Covid-19.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPRD kota Palangka Raya,Sigit K Yunianto dalam percakapannya dengan awak media melalui whatsapp, Senin malam ( 11/5/2020).
” Terhadap warga masyarakat yang menerima bantuan Tunai langsung baik melalui bank dan kantor pos agar bantuan tersebut tetap diproses oleh pihak kantor pos dan bank “
Karena menurutnya, kemensos telah memiliki data penerimanya dan bahkan sudah diverifikasi, meskipun bila ada data warga penerima bantuan yang pindah, dana tersebut otomatis akan kembali dan tetap berada di bank dan kantor pos, jadi bantuan sosial tunai itu tidak akan hilang, tuturnya.
Misalkan yang dipermasalahkan karena adanya penumpukan warga saat antri mengambil bantuan tunai tersebut, ia menjelaskan pihak kantor pos bisa mencari cara supaya para penerima BST tersebut tetap bisa menerima BST dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.
Berkenaan beredar kabar, Dinas Sosial Kota Palangka Raya mengeluarkan surat No.443/PFM-03/Sos/2020.Tanggal 11 Mei 2020 Perihal tentang permohonan penundaan penyaluran Bansos Tuna APBN Kemensos RI melalui Kantor Pos.
Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa pihaknya meminta penundaan penyaluran dengan alasan, pihak-pihak kelurahan masih melakukan validasi data penerima bansos tunai agar nanti tidak ada yang terdouble dengan data warga penerima bansos PKH dan Bansos Pangan.
Kendati demikian Sigit tidak menampik adanya surat dari Dinsos Palangka Raya yang ditujukan kepada pihak Kantor Pos terkait penundaan tersebut, saat ditanyai awak media.
” Bukan saya tidak setuju jadi begini, pihak kantor pos pun bila tidak menindak lanjuti instruksi pusat tersebut ya susah juga, karena kantor pos sudah mendapatkan data yang telah di proses dikemensos, ya kalau data tidak valid kenapa bisa ada SP keluar dari Jakarta? artinya Dinas tidak memiliki data yang akurat, ucapnya heran.
“Jadi pintanya, Lanjutkan saja oleh pihak kantor pos karena kita tidak bisa menghentikan proses penyaluran yang akan dilakukan tersebut, karena data itu sesuai instruksi yang dikeluarkan oleh pihak kemensos di Jakarta” tandasnya.(hc/a2)