Beritakalteng.com, BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan, H. Zainal Khairuddin, meminta kepada semua pemerintah desa di wilayah tersebut untuk mengumumkan secara terbuka, semua data para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sumber pembiayaannya dari Dana Desa (DD).
Hal tersebut, dikatakan oleh politisi PPP itu, penting dilakukan oleh seluruh kepala desa, guna memberikan informasi secara transparan tentang pergeseran dana desa untuk pandemi Covid-19, antara lain pembuatan posko di desa, tempat karantina dan lainnya termasuk BLT.
Transparansi data penerima bantuan BLT wajib disampaikan/diberitahukan kepada instansi terkait, juga termasuk kepada masyarakat desa setempat, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan kekisruhan di tengah masyarakat.
“Diharapkan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD), harus selalu terbuka kepada warganya, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang negatif!” imbaunya, Senin (11/5/2020).
Lanjut Zainal, dalam hal penyaluran bantuan untuk warga, baik bantuan yang bersumber dari pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, diharapkan pemdes harus benar-benar proaktif dan lebih teliti.
“Baik itu dalam hal pendataan, sampai dengan penyaluran kepada warga yang terdampak Covid-19 dan korban banjir, agar benar-benar tepat sasaran,” tukasnya.
Selain itu, khusus untuk penanganan penyebaran Sars Cov 2 itu, ia meminta agar agar pemerintah desa harusnya membuat posko dan tempat karantina untuk penanganan di desanya masing-masing.
Hal tersebut, bertujuan agar setiap orang yang datang dari luar daerah dan masuk kewilayah desa, bisa diperiksa kesehatannya.
Apalagi saat ini, tekankan Zainal lagi, banyak warga perantau yang dulunya bekerja di luar daerah memilih untuk pulang kampung, karena adanya liburan lebaran maupun dikarenakan diberhentikan (PHK) oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Kondisi tersebut, disebutkannya, berisiko tinggi menyebabkan semakin meluasnya penyebaran wabah penyakit yang pertama kali diketahui merebak di Provinsi Wuhan, Tiongkok tersebut.
“Karena ada sebagian warga masyarakat yang bekerja diperusahaan-perusahaan swasta terkena PHK, sehingga mereka memilih pulang kampung, termasuk menjelang lebaran ada warga perantau yang pulkam,” tandas Zainal.(Sebastian)