BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, BUNTOK – Lambatnya pengambilan keputusan dalam kebijakan penanganan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Barito Selatan, menuai kritik dari DPRD setempat.
Kritik terkait hal tersebut, dilontarkan langsung oleh Ketua DPRD Barsel Ir. HM. Farid Yusran, seusai melaksanakan giat bagi-bagi masker gratis kepada warga Kota Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Rabu (15/4/2020)
Kepada awak media, politisi PDIP tersebut menilai, bahwa pemerintah daerah setempat cenderung lambat dalam mengambil sebuah keputusan, yang berkenaan dengan penanganan Covid-19 di Bumi Batuah tersebut.
Pasalnya, yang utama adalah terkait dengan persoalan menyiapkan dana penanganan dampak Covid-19, yang hingga saat ini, Rabu (15/4/2020), naskah usulannya belum juga diserahkan kepada Dewan untuk segera dilaksanakan pembahasannya.
Padahal dalam hal itu, menurut Farid lagi, pemkab sudah semestinya bekerja seefektif dan seefisien mungkin, agar segera mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Apalagi mengingat selain pandemi ini sudah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden, saat ini warga Barsel sangat-sangat membutuhkan pertolongan segera, di tengah situasi anjloknya harga rotan dan karet yang merupakan mata pencaharian utama warga dan ditambah lagi dengan mulai meluapnya DAS Barito, sehingga banyak desa-desa di wilayah Barsel yang mengalami banjir.
“Sampai sekarang (usulan anggaran) belum ada diserahkan untuk kami,” ungkapnya.
Selain perihal anggaran, Farid juga menyayangkan kurang tanggapnya pemkab, bahkan terhadap hal-hal sederhana yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, tanpa harus mengeluarkan dana yang besar.
“Pas kita lihat, sekitar 95 persen warga kita tidak menggunakan masker, memprihatinkan sekali. Seharusnya pemda itu cepat merespon, memberikan setidak-tidaknya masker gratis untuk masyarakat, jangan dibiarkan masyarakat mencari sendiri,” tekannya menyayangkan.
Dihadapkan dengan situasi tersebut, dan setelah melihat adanya pemberitaan terkait perintah Presiden kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal adanya 277 kepala daerah yang akan diberikan teguran, akibat kelalaian dan kelambatan dalam penanganan Covid-19, ia khawatir Barsel termasuk salah satunya.
“Semoga saja Barsel bukan salah satu yang termasuk ke dalam daftar 277 kepala daerah itu,” harapnya.(Sebastian)