Beritakalteng.com, PALANGKA RAYA- Adanya pembatasan aktifitas di luar rumah, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta adanya himbauan untuk menjauhkan diri dari kerumunan, paska ditetapkannya status tanggap darurat COVID-19 di wilayah Kalteng, disinyalir berdampak besar berdampak besar terhadap perlambatan pertumbuhan perekonomian di Bumi Tambun Bungai ini.
Seperti disampaikan oleh Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Kalteng, Dr Miar P Bakar, ketika dikonfirmasi awak media, melalui sambungan telepon, Rabu (08/04) tadi pagi.
Dikatakan Miar yang sekarang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UPR tersebut, paska penerapan aturan tersebut, sedikit banyak sangat berpengaruh pada berbagai aktifitas perekonomian masyarakat Kalteng. Misal, toko sembako, fotocopy, warung makan, pasar dan toko-toko yang tutup lebih awal.
“Ya, saya lihat sendiri di lapangan dengan melakukan survey, untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian kita, dan ternyata memang banyak toko yang tutup lebih awal, dikarenakan sepinya pengunjung dan pembeli. Bahkan aktifitas di pasar besar pun, sangat berkurang drastis, tidak seperti saat sebelum diberlakukan aturan pemerintah tersebut,” Ungkap Pria Berkacamata tersebut.
Lebih lanjut, Dirinya juga mengungkapkan, ketika melakukan survey dilapangan, ditemukan fakta bahwa warung makan yang masih buka dengan normal, konsumennya berkurang drastis sekitar 50 hingga 70 persen dari biasanya.
“Kemudian, saya juga survey ke Hypermart, memang terlihat sekali minim pengunjung. Karena pengunjung mall itu sendiri hanya sekitar 45 persen saja. Begitu pula para rekan-rekan Ojek Online pun sepi orderan, tukang bangunan sepi pekerjaan, hotel-hotel dan restaurant juga sepi pengunjung, bahkan hingga ada Hotel yang tidak menerima tamu lagi,” Imbuhnya.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Palangka Raya (UPR) ini mengatakan, kondisi saat ini merupakan dampak dari wabah virus corona (Covid-19). Terkhusus untuk rekan-rekan yang menurun tingkat pendapatannya maka akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, keadaan ini dikhawatirkan bila terus berlangsung, akan meningkatkan persentase angka kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah, diharapkan dapat benar-benar tepat sasaran dalam penyalurannya, jangan sampai terjadi penyalahgunaan dana BLT tersebut.
“Semoga dana BLT tersebut dapat tersalurkan secara tepat sasaran, jangan ada yang disalahgunakan. Sementara itu, bagi teman-teman kita yang berusaha dengan modal kredit perbankan, seperti UMKM, maka kebijakan angsuran kredit sangat diharapkan. Khusus untuk menggairahkan giat ekonomi, kebijakan suku bunga kredit modal kerja sangat diharapkan dari pihak yang berwenang,” Tutupnya.(YS)