BeritaKalteng.com, PALANGKA RAYA – Adanya rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan RI ke luar pulau jawa, kembali ramai diperbincangkan, setelah Presiden RI Ir Joko Widodo melaksanakan rapat terbatas, dengan Wakil Presiden bersama-sama dengan sejumlah menteri terkait, guna membicarakan perihal tersebut, di Kantor Presiden, Jakarta (29/04).
Dimana, salah satu kandidat daerah terkuat, yang digadang-gadangkan menjadi daerah calon ibukota pemerintahan terkuat, adalah Kalimantan Tengah (Kalteng). Berkenaan hal itu, ternyata juga disambut baik oleh kalangan akademisi dari Universitas Palangka Raya (UPR).
Seperti yang disampaikan oleh Rektor Universitas Palangka Raya Dr Andrie Elia Embang SE MSi kepada sejumlah awak media mengatakan, bahwa sebenarnya kajian teknis, geografis dan sosiologi nya, sudah lama dilakukan.
Dari hasil kajian, baik secara teknis geografis maupun sosiologis, yang dilakukan sejak dulu, lokasi yang layak menjadi calon Ibukota Pemerintahan RI, yakni berada di wilayah segitiga emas, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas, yang merupakan satu hamparan, dengan luasan yang telah dipersiapkan sekitar 300 hingga 500 ribu hektar.
“Pertimbangan kelayakkan, berdasarkan hasil kajian sebelumnya. Jika dikaji secara teknis dan geografi, di daerah tersebut bebas dari berbagai ancaman bencana alam, baik gempa maupun banjir, serta bencana lainnya.”
“Secara sosiologis dan budaya, dari aspek sosiologis dan budaya nya sudah layak semua. Karena, di lokasi yang dipersiapkan tersebut, tidak ada desa yang harus dipindahkan, dan tidak ada lahan yang harus digantirugikan, karena lokasi yang ditetapkan tersebut merupakan kawasan hutan belantara. Jadi benar-benar merupakan kota baru,” terang Andrie, Selasa (30/04) siang ini.
Namun, sekarang tinggal menunggu kebijakan politis dari Presiden. Saat ini keputusan politisnya, masih bersifat abu-abu. Dimana, saat ini kebijakan politis yang sudah terlihat, yakni pemindahan Ibukota Pemerintahan RI akan dilakukan di luar pulau Jawa, tapi secara tepat nya masih belum ditetapkan dimana.
Lanjut Andrie, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2018, pihaknya bersama-sama dengan 32 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan pengurus Badan Kerjasama (BKS PTN), yang berada di wilayah Indonesia Bagian Barat, telah melakukan perangkingan di 3 (tiga) daerah di Indonesia, meliputi Kalteng, Jambi dan Sumatera, yang dikandidatkan menjadi daerah calon Ibukota Pemerintahan.
“Dari hasil kajian tersebut, Kalteng lah yang menempati rangking pertama, dimana hal itu didapat dari kajian teknis geografis sosiologis dan budaya,” jelas Rektor UPR, saat berada di ruang kerjanya.
Ia juga menyebutkan, bahwa sejak tahun 2016 sampai 2018, telah melakukan seminar ilmiah, membahas perihal rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan RI. Bahkan, pada tanggal 10-12 Januari 2019 lalu, forum rektor PTN dan BKS PTN wilayah Indonesia Bagian Barat mendeklarasikan hasil kesepakatan bersama, hasil dari Rapat Tahunan XXXIX Rektor dan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri wilayah Indonesia Bagian Barat.
Isi deklarasi tersebut, pertama mendukung rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan RI dari Jakarta ke Palangka Raya Provinsi Kalteng.
Kedua, Mengapresiasi dan mendukung hasil kajian Kementrian PPN/Bappenas yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pemindahan Ibukota Pemerintahan RI.
Yang terakhir, berkomitmen untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan berupa kajian akademik dalam rangka penetapan kebijakan pemindahan Ibukota Pemerintahan Negara RI dimaksud.
Adapun perguruan tinggi yang tergabung ke dalam BKS PTN wilayah Indonesia Bagian Barat, yakni Unsyiah NAD, USU Medan, UNIMED Medan, UNRI Pekanbaru, UNAND Padang, UNP Padang, UNJA Jambi, UNSRI Palembang, UNIB Bengkulu.
Kemudian, UNILA Lampung, UNTAN Pontianak, UPR Palangka Raya, ISI Padang Panjang, UNJ Jakarta, UNMAL Lhokseumawe, UNTIRTA Banten, UIN Syarif – Hidayatullah Jakarta, IPB Bogor, UI Jakarta, UIN Sultan Syarif Kasim (SUSKA) Riau, UMRAH Tanjung Pinang, UBB Pangkal Pinang.
UTU Meulaboh, UINRF Palembang, Kampus UIN Ar-Raniry, Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) NAD, UNSAM NAD, UNHAN Bogor, Universitas Siliwangi (UNSIL) Tasikmalaya, UNSIKA Karawang dan UPNV Jakarta.
Selain itu, Ia juga menyampaikan, bahwa dengan berbagai hasil kajian dan pertimbangan akademik, maka Kalteng sangat layak menjadi calon Ibukota Pemerintahan RI.
“Terkait dengan rencana pemindahan Ibukota Pemerintahan RI, saya berharap kepada masyarakat Kalteng, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mempersiapkan diri dengan berbagai keilmuan dan keterampilan, terutama sumber daya manusia (sdm) nya, agar mampu bersaing dengan sdm yang akan masuk ke Kalteng,” ujarnya.
Ia menambahkan, kedepannya ketika Ibukota Pemerintahan jadi pindah ke Kalteng, maka dampak sosial ekonominya, yakni tidak hanya masyarakat nasional yang akan mengenal Kalteng, melainkan pula masyarakat dunia juga akan mengenal Kalteng, dan harapannya perekonomian masyarakat Kalteng pun akan turut berkembang.(YS)