Perkuat Sistem Penilaian Intern, Pemkab Bartim Gelar Bimtek Pengelolaan Anggaran

BeritaKalteng.com, TAMIANG LAYANG – Proses administrasi dalam pelaporan keuangan, menjadi hal penting, untuk ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Tak terkecuali, oleh pemkab Bartim (Pemerintah Kabupaten Barito Timur), yang saat ini terus berbenah diri, dalam memantapkan pelaporan keuangan daerahnya.

Dimana, salah satu upaya tersebut, seperti yang dilakukan oleh pemkab Bartim, bersama-sama dengan BPKP Provinsi Kalteng (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah), dengan menggelar kegiatan Bimtek (bimbingan teknis), sekaligus sosialisasi tentang sistem penilaian intern pemerintah, yang digelar pada hari Jumat (15/02).

Saat dibincangi sejumlah awak media, disela-sela kegiatan, Sekretaris Daerah (Sekda) Bartim, Ir Eskop MAP menuturkan, pada tahun 2017, administrasi pelaporan keuangan nilai, mencapai dua koma lima dari standar tertinggi lima.

Ia menerangkan, melalui kegiatan yang diselenggarakan ini, merupakan satu kesempatan baik, dalam upaya perbaikan kedepannya. Terutama, pada penilaian titik terlemah. Sehingga, bisa digenjot, sebagaimana harapan bersama.

“Tim BPKP satu minggu di Bartim, dan ada sebelas perwakilan dinas, yang memiliki bobot terbesar, untuk pemeriksaan intern pemerintah daerah. Hal ini, erat hubungannya, dengan proses reformasi birokrasi, secara khusus dalam upaya pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Lanjut, Ir Eskop MAP juga menjelaskan, terkait penilaian itu juga, bersamaan dengan kegiatan BPK RI, yang saat ini, mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan awal.

“Selama tiga puluh hari BPK RI, melakukan pemeriksaan umum. Kemudian, dilanjutkan secara lebih rinci. Setelah itu, baru disimpulkan dalam bentuk opini,” imbuhnya.

Ditambahkan Eskop, kesimpulan dari BPK RI akan menjadi acuan, predikat opini daerah yang akan diperoleh. Pihak pemerintah pun optimistis, terkait hasil dengan tetap mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Melalui WTP, yang telah diraih menjadi pengakuan kinerja kita, dalam pengelolaan keuangan. Dan, atas kinerja itu, kita telah mendapat reward,” ucapnya.

Ia mengharapkan, terkait penilaian yang dilakukan secara intern ini, bisa ditingkatkan dan menjadi perhatian sebelas perangkat daerah mewakili. Apa saja yang diperlukan bisa dan hal tersebut diketahui transparan melalui sistem elektronik bukan manual.

“Harapannya terhadap sistem penilaian intern pemerintah, kedepanya akan mengalami peningkatan,” tutupnya.(vri)