Garen

Pemotongan Dana Pusat Dinilai Hambat Pembangunan Kalteng

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi menyesalkan keputusan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) yang berdampak langsung pada menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2026. Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi daerah yang menjadi penyumbang besar sumber …

Read More »

BPBD Kapuas Akui Akses Sulit Hambat Pemadaman Karhutla

Palangka Raya, BeritaKalteng.com – Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya adalah sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Menurutnya, beberapa titik kebakaran berada di kawasan terpencil yang tidak mudah dijangkau oleh petugas, bahkan sebagian lokasi …

Read More »

DPRD Tunggu Koordinasi Pemprov untuk Revisi RTRWP

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohanes Freddy Ering menegaskan revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Perda RTRWP) untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas. “Penekanan perda itu tentu saja bagaimana agar kepentingan masyarakat, baik pemukiman maupun perkebunan rakyat, dapat terfasilitasi. Selain untuk kepentingan …

Read More »

DPRD Kalteng Tekankan Integrasi Data untuk Cegah Kebocoran PAD

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak Pemerintah Provinsi segera mempercepat digitalisasi sistem pendapatan daerah dan mengintegrasikan data keuangan antarperangkat daerah. Langkah itu dinilai penting untuk menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyusul penurunan tajam APBD 2026 akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah …

Read More »

DPRD Kalteng Soroti Target Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah provinsi memperkuat sektor-sektor produktif sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana Razak, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Okki menjelaskan, …

Read More »

Tantangan Fiskal, Kalteng Diminta Tingkatkan Efisiensi dan PAD

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menekankan pentingnya efisiensi dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran. “Artinya ini sebuah tantangan, bagaimana …

Read More »

BUMD Kalteng Dinilai Belum Maksimal Sumbang PAD

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin mendesak pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat, yakni PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur. Kedua perusahaan daerah itu dinilai belum memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah …

Read More »

Rasionalisasi Anggaran, Pemerintah Diminta Bijak

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dinilai akan berdampak signifikan terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2026. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengatur belanja agar program prioritas tetap berjalan. Menurutnya, dengan …

Read More »

Pemangkasan TKD Bisa Hambat Program Prioritas

  Beritakalteng.com, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berpotensi berdampak pada pelaksanaan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak sampai mengganggu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Menurutnya, sejumlah program pelayanan dasar …

Read More »