BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
BERITAKALTENG.COM – Palangka Raya – Membludaknya antusiame dan animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin cukup mengejutkan. Dari pelaksanaan yang sudah ada sering terjadi penumpukan dan warga yang kemudian kecewa dan menyesal karena akhirnya tidak mendapatkan vaskin setelah lama mengantri.
Muncul gagasan untuk mempercepat vaksin ini dengan gaya dan model coblosan ala Pilkada . Dimana vaksinasi di lakukan di tingkat kelurahan dan warga yang sudah mendapatkan kupon vaksin kemudian datang dan digilir sesuai antrian. Namun , sayangnya, gagasan ini sulit terwujud. Model vaksinasi seperti ini berbenturan dengan aturan dan protokol medis saat melakukan vaksinasi.
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul , Selasa , (27/07/2021) mengatakan setidaknya sejumlah pertimbangan pelayanan vaksin dengan gaya pilkada sulit diterapkan. Pertama, karena vaksin adalah tindakan medis. Dmana setelah divaksin , masyarakat harusnya tetap berada di tempat untuk diperiksa kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi. Petugas vaksin tidak mungkin mendatangi dari rumah ke rumah karena jika terjadi sesuatu sesaat dan sesudah vaksin akan menimbulkan kesulitan. Ini akan menjadi fatal jika sitem yang ada tidak siap. Alasan kedua kenapa vaksinasi gaya pilkada ini sulit diterapkan adalah sistem vaksinasi di Indonesia yang memiliki model Top Down. Dimana pemerintah yang telah memiliki target dan kuota untuk sasaran tertentu seperti petugas medis, pelayan publik, lansia dan kemduian masyarakat umum.
Semua itu diatur dan dikelola oleh Pemerintah pusat sebagai inisiator untuk kemudian disalurkan ke Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sebagai kepanjangan tangan.
“ Kebijakan kita Top Down bukan Botton Up sehingga semua digerakkan dari atas ke level bewah dan kemudian berlanjut di jaringan di bawahnya. Jadi vaksin gaya pilkada kelihatannya sukar dilakukan karena sedikit berbeda dengan prosedurnya”, jelasnya.
Suyuti Syamsul menambahkan, vaksinasi gaya coblosan pilkada ini sebenarnya masih ada kemungkinan untuk dilakukan. Asalkan dilakukan kepada warga yang kesulitan datang ke pelayanan vaksin seperti kalangan lanjut usia. Selain juga harus dilakukan pendataan dan persiapan yang matang agar bisa menjangkau lapisan masyarakat. (aw/sg)