BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Foto: Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten Tahun 2025.
Beritakalteng.com – Tamiang Layang – Setelah melalui berbagai tahapan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2025 yang telah dilaksanakan di tingkat Desa dan Kecamatan, kini perencanaan pembangunan akan dibahas ditingkat Kabupaten.
Hal itu tampak pada pelaksanaan acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025, Selasa (25/3/2025).
Pelaksanaan musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu didampingi Pj, Sekda Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku, Wakil Ketua DPRD, Eskop, Perwakilan Bapperida Provinsi Kalteng, Anggota DPRD Provinsi Kalteng, Ampera A.Y Mebas, para Staf Ahli, Asisten, Camat se-Kabupaten Barito Timur, Pimpinan Instansi Vertikal, Lurah dan Tokoh masyarakat.
Melalui sambutannya, Wakil Bupati Barito Timur, Adi Mula Nakalelu menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam merumuskan program pembangunan yang partisipatif dan selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional.
Bahwa pembangunan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas publik.
Perlu digaris bawahi, lanjut Wabup pembangunan yang dirancang harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
Kemudian, keterlibatan seluruh elemen masyarakat-baik pemerintah,swasta maupun masyarakat menjadi kunci utama dalam perumusan program prioritas yang akan dituangkan dalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Dukungan dari berbagai sumber pendanaan, baik dari APBN Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun partisipasi dunia usaha, dinilai krusial dalam mendukung realisasi pembangunan.
Dengan adanya keterbatasan anggaran, kata Wabup, pentingnya pemilahan dan pemilihan program pembangunan berdasarkan skala prioritas.
“Beberapa strategi utama yang ditekankan dalam pembangunan daerah tahun 2026 meliputi penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Wabup.
Kemudian, disampaikan Wabup yang lebih penting sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi juga menjadi agenda utama untuk mendapatkan dukungan dana pembangunan langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kemudian Wabup juga mendorong, penyusunan program terpadu antar perangkat daerah yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
“Dalam hal ini, sektor industri berbasis sumber daya lokal, pertanian strategis, serta penguatan kelembagaan koperasi menjadi prioritas utama yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Melalui arahannya, Wabup menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Timur tahun 2026 harus berfokus pada penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Pelaksanaan Musrenbang tahun ini diharapkan, menghasilkan rumusan pembangunan yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini tetapi juga mampu membawa Kabupaten Barito Timur menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi.
Sebelumnya, Kepala Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, Franz Sila Utama melalui laporannya menjelaskan musrenbang Kabupaten Barito Timur tahun 2025 telah berlangsung sejak awal tahun, dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan pada Januari, Musrenbang Kecamatan dimulai Febuari dilanjutkan Forum Gabungan Perangkat Daerah bulan Maret. Seluruh tahapan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Musrenbang ini, bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RKPD berdasarkan masukan berbagai pihak, menyelaraskan program prioritas dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta memperoleh dukungan anggaran APBN.
“Fokus pembahasan mencakup infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya, dengan harapan dapat menetapkan kebijakan pembangunan serta alokasi anggaran yang tepat,” demikian. (ags)