Beritakalteng.com, Buntok – Kalangan legislator DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat agar dapat memprioritaskan program penanganan masalah kemiskinan.
Di mana, program penanganan yang diharapkan tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik, namun juga pada sosial ekonomi masyarakatnya. Demikian dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Ideham.
“Pemkab Barito Selatan juga harus memprioritaskan penanganan masalah kemiskinan, terlebih setelah melandainya kasus pandemi Covid-19,” ujar dia, Senin (24/04/2023).
Menurut Politisi dari PAN Barito Selatan itu, saat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, tentunya memberikan dampak luas bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengaruh yang dirasakan terhadap sendi-sendi ekonomi masyarakat hingga sekarang ini. Namun demikian, kini kondisi sosial ekonomi sudah berangsur-angsur bergeliat tumbuh menuju pemulihan.
Ia mengatakan berbagai dampak dari pandemi Covid-19, diantaranya yakni adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang disebut-sebut juga sebagai penyumbang angka kemiskinan.
Kemudian, dampak lain dari pandemi Covid-19 adalah dampak sosial, kesehatan, dan Pendidikan menjadi kewajiban Pemkab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Politisi PKS Barsel itu menyoroti masalah kesehatan selain penanganan Covid-19, layanan kartu BPJS, KIS, dan JKN masih menjadi persoalan yang yang harus dituntaskan.
“Selama ini, Kabupaten Barito Selatan masih belum mencapai program pemerintah tentang jaminan kesehatan universal (UHC) lantaran presentasi peserta jaminan kesehatan untuk masyarakat masih rendah. Kalau tidak salah, targetnya harus bisa mencapai 98 persen agar penerima bantuan iuran (PBI)dapat direalisasikan,” ujar dia lagi.
Berkenaan hal tersebut, ia pun meminta kepada pemerintah untuk bisa mencarikan solusi supaya permasalahan dimaksud dapat sesegeranya teratasi. “Pastinya masalah yang terjadi,adalah masalah kita semua,” tandas dia. (grn/*)