beritakalteng.com – SAMPIT – Masih maraknya para pelangsir, membuat kalangan petani dan nelayan kesulitan untuk mendapatkan Bahan Bakar Umum (BBM) subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) masih terjadi beberapa tahun terakhir ini.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H Rudianur, meminta agar petani dan nelayan bisa melaporkan SPBU yang enggan melayanai mereka.
“Sejak dulu sudah kita tegaskan kepada SPBU, agar prioritaskan petani dan nelayan saat membeli BBM subsidi. Kalau masih ada SPBU yang tidak melayani, segera laporkan ke DPRD,” cetus Rudianur.
Lanjut Politisi Partai Golkar ini, adanya program subsidi tersebut dikhususkan untuk kalangan tidak mampu, termasuk petani dan nelayan di daerah. Namun faktanya di lapangan, BBM subsidi hanya dinikmati oleh kalangan pelangsir yang sengaja ditimbun dan disalurkan kepada pengusaha.
“Kuota BBM subsidi kita sudah lebih dari cukup, namun di lapangan petani dan nelayan kita malah beli ke pengecer dengan harga yang mahal. Ini sudah tidak benar, jika masih terjadi dalam pengeluaran izin perlu dilakukan evaluasi kembali,” terangnya.
Ia pun berharap agar perani dan nelayan bisa membuat laporan ke DPRD, sehingga pihaknya bisa segera menindaklanjutinya. “Kita sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan jika ini masih saja terjadi,” tuturnya. (sog/agg)