Memberantas Korupsi Melalui Pendidikan

Beritakalteng.com, SAMPIT- Kedatangan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit disambut baik ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi itu. Apalagi yang datang dari KPK ini adalah Deputi Bidang Pencegahan Korupsi KPK, Romi Iman Sulaiman.

Dalam sosialisasi materi yang dibawakan Romi Iman Sulaiman terkait banyaknya pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi.

“Jika pejabat itu mempunyai integritas tinggi, kemungkinan tidak ada namanya korupsi. Inilah kenapa sosialisasi kepada sekolah atau perguruan tinggi ini penting dilakukan. Sebab korupsi itu cara yang ampuh untuk memberantasnya adalah melalui pendidikan. Sebab dalam pendidikan inilah karakter dan juga etika diajarkan,” kata Romi, Rabu (16/10/2019).

Romi mengharapkan mahasiswa ataupun dosen yang ada di Kotim harus memiliki integritas. Hal itu dimulain dari diri sendiri terlebih dahulu.

“Makanya penting sekali pencegahan melalui sosialisasi seperti ini dilakukan. Sebab mahasiswa saat ini adalah pemimpin masa depan dan juga agen perubahan nantinya,” paparnya.

Hal yang lain, yaitu terkait politik uang yang disuguhkan kepada masyarakat, khususnya yang dilakukan oleh kepala daerah.

“Saya rasa ini terkait mahalnya biaya politik saat ini. Ketika kelada daerah itu menjabat, secara otomatis atau boleh dikatakan akan menutupi biaya saat kepala daerah ini berkampanye. Apalagi saat ini kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi,” tegasnya.

Sehingga KPK harus hadir atau turun langsung ke setiap daerah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya korupsi.

“Kebetulan kali ini di salah satu perguruan tinggi di Sampit, yakni STIH. Pemimpin korup ini berawal karena tidak berintegritas. Apalagi ini mendekati pilkada. Saya mengharapkan masyarakat harus pintar dan bisa memilih calon kepada daerah yang idealis, menyampaikan visi dan misi, bukan arahnya kepada politik uang atau money politik,” pintanya.

Selain itu, masih banyak kasus korupsi yang sampai saat ini belum incraht (selesai), disebabkan salah satunya kurangnya sumber daya manusia (SDM). “Kita berharap setiap daerah ke depannya akan ada perwakilan KPK,” akuinya.

Romi menambahkan, rata-rata yang korupsi ini orang-orang yang bergelar S1 bahkan sampai S3. “Jadi, gelar itu bukan jaminan bahwa siapa saja tidak akan korupsi. Kita lihat saja dan fakta yang terjadi sekarang. Banyak orang-orang pintar, namun kita kekurangan orang-orang jujur,” pungkasnya.(sog)