BeritaKalteng.Com Bersama Membangun Kalimantan Tengah
Beritakalteng.com, SAMPIT- Ketua DPRD Kotawaringin Timur H.M.Jhon Krislie, menjelaskan untuk mempercepat program pembangunan secara agresif sampai ketingkat desa secara adil Dan makmur, perlu adanya melakukan terobosan -terobosan baru yang harus dilakukan sejak dini.
“Salah satunya melakukan pengadaan dan menempatkan alat berat di setiap Kecamatan di Kotawaringin Timur ini, sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Kecamatan juga harus dibekali anggaran supaya infrastruktur dari tingkat kecamatan sampai ke desa-desa bisa agresif dilakukan,” Urainya Jumat (28/6).
Menurutnya dampak positif yang didapat dari pengadaan alat berat tersebut tidak hanya untuk membangun askes jalan transportasi atau meningkatkan jalan saja, melainkan digunakan untuk menbuka lahan -lahan kelompok tani masyarakat di tingkat desa.
“Terutama bagi masyarakat pedalaman yang punya kebun atau ladang, tidak akan lagi membuka lahan dengan sistem di bakar itu poin pertama, yang kedua juga besar manfaatnya kedepan baik untuk PAD daerah dan juga PAD desa dua-duanya sama-sama diuntungkan terutama dalam memudahkan masyarakat menciptakan peluang kerja,” Jelasnya.
Jhon juga berharap program ini nantinya bisa dimasukan dalam progarm rencana kerja anggaran sehingga bisa dituangkan dalam sebuah peraturan daerah dan bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan.
“Sejuah ini pembangunan infrastuktur selalu saja menjadi keluhan utama masyarakat setiap kali kita melakukan reses, dan juga musrembang ditingkat kecamatan,artinya pemerintah daerah harus berani melakukan inovasi baru dibidang pembangunan dan ekonomi,” Timpalnya.
Dia juga menilai dengan adanya alat berat dan disertai anggaran pengelolaan dalam satu kecamatan baik biaya operasional dan sebagainya maka program pembangunan bertaraf ekonomi akan cepat tercapai.
“Saya rasa akan lebih efektif, dan laju nya pembangunanpun akan cepat dirasakan oleh masyarakat banyak.tentunya pengadaannya akan dilakukan secara bertahap nantinya sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dan menyesuaikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD),” tutupnya.(So/GK)