Beritakalteng.com, BUNTOK – Bupati Barito Selatan H. Eddy Raya Samsuri, ST, mengkritisi ketidak tepatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Desa.
Kritik ini, Ia lontarkan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi ADD dan DD tingkat Kabupaten di GPU Jaro Pirarahan, Rabu (11/3/2020).
Apalagi, mengingat total DD dan ADD tahun 2020 ini yang jumlahnya sangat besar, yakni mencapai angka Rp. 151,5 miliar untuk 86 desa se Barsel.
“Hal ini, saya pikir karena terjadinya ketidak tepatan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur pemerintahan desa,” kritiknya.
Kemudian, lanjut orang nomor satu di Bumi Batuah ini, yang menjadi tantangan terbesar dalam pengelolaan DD dan ADD adalah terjadinya penyimpangan akibat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita khawatir jika dana tersebut disalahgunakan. Kita juga tidak bisa menutup mata terkait rawannya penyimpangan pengunaan ADD dan DD ini,” tandasnya.
Disampaikan Eddy lagi, dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan ADD dan DD ini. Agar dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, yakni pembangunan di desa.
Selain itu, kegiatan ini bertujuan sebagai sarana sosialisasi tentang penyelenggaraan kegiatan Pemdes dan pengelolaan keuangan desa.
“Kegiatan ini sebagai sarana penyampaian informasi terkait mekanisme penyaluran DD dan ADD tahun 2020,” ucap Eddy.
Terkait hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta sebagai lembaga desa mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama Kepala Desa.
Tambah Eddy, dengan tambahan atau campur tangan kewenangan dari BPD diharapkan dapat menjalankan pengawasan terkait kinerja Kepala Desa (Kades). Sebab, hal ini terkait penggunaan keuangan DD dan ADD diharapkan dilakukan dengan sungguh-sungguh.
“Lakukanlah check and balance, ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi penyalahgunaan keuangan desa!” perintahnya. (Sebastian)